Kemacetan Jakarta Rugikan 67,5 Triliun Per Tahun
Saat ini industri logistik di area urban dihadapkan beragam masalah pelik, antara lain berupa terbatasnya area, kemacetan yang akut, kompetisi pemakaian ruang antara angkutan penumpang dan barang, serta terbatasnya fasilitas untuk konsolidasi dan dekonsolidasi barang Ihwal kemacetan, truk pengangkut logistik dianggap sebagai penyumbang 25-30% kemacetan. Sedangkan adanya zona parkir dan bongkar muat barang yang memotong badan jalan juga menjadi momok tambahan penyebab kemacetan. Rumitnya mengatasi kemacetan, setidaknya, disebabkan oleh tiga hal. Pertama, buruknya tingkat pengawasan pemerintah atas tata ruang perkotaan. Kedua, sentralisasi kegiatan perekonomian yang ada di perkotaan. Dan ketiga, buruknya manajemen transportasi darat sehingga menyebabkan kemacetan. Padahal, kemacetan berkorelasi dengan biaya, yang ujung-ujungnya mengakibatkan tingginya biaya logistik. Menurunkan biaya logistik secara bertahap dan konsisten adalah tantangan nyata bagi pemerintah kota, termasuk Kota Jakarta.
Nah persoalannya, mewujudkan sistem tranportasi yang “ramah” terhadap bisnis logistik tidaklah mudah. Karena itulah konsep urban logistics sangat relevan untuk mulai diperhatikan dengan serius. Pada rubrik interview kali ini, Airmagz menampilkan Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk menjelaskan seputar langkahlangkah yang diambil pemerintah terkait dengan urban logistics. Berikut ini petikan wawancaranya via telepon seluler beberapa waktu lalu. Saat ini seberapa penting urban logistics harus diperhatikan? K a m i m e l i h a t ke m a c e t a n l a l u lintas di Jabodetabek sudah pada taraf memprihatinkan. Kerugian kemacetan mencapai sekitar 100 triliun per tahun untuk Jabodetabek. Sedangkan kerugian dari kemacetan di Jakarta mencapai 67,5 triliun per tahun. K a r e n a i t u , k a m i a k a n m e n g a t u r perjalanan orang dan perjalanan barang. Selama ini kan yang diatur hanya perjalanan orang saja, tapi perjalanan barang tidak pernah diatur. Sebab, kemacetan ini bukan semata-mata karena perjalanan orang saja, tapi juga akibat dari perjalanan barang. Pihak yang bakal terkena pembatasan adalah perusahaan pengiriman barang. Perusahaan berskala besar atau yang kecil? Kami tidak bicara pembatasan. Sebab, kalau bicara pembatasan seolah-olah ada hak yang dirampas. Jadi kami bicara pengaturan. Kita kan selama ini menggunakan road base untuk distribusi logistik. Nah hal itu harus pindahkan. Kalau kita bisa memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, maka hal yang sama bisa diterapkan pada pergerakan barang. Di Surabaya, walikotanya merencanakan jalan tol gratis untuk truk-truk pengangkut barang agar harga barang jadi murah. Di Jabodetabek bisa diterapkan hal yang sama? Kami akan menurunkan biaya logistik dari 27 persen ke 20 persen di tahun 2019. Jadi ada penurunan sekitar 7 persen. Nah, dari 7 persen tadi, 4 persen disumbang dari transportasi laut, sedangkan 3 persennya dari transportasi darat. Saya khawatir, penurunan 3 persen tadi sulit dicapai kalau kita tidak mengatur pengiriman logistik dengan transportasi darat karena intermoda kita tidak terlayani dengan baik. Contoh sederhananya , pelabuhanpelabuhan kita kan masih belum terintegrasi dengan kereta api. Itu merupakan indikasi bahwa penurunan biaya logistik sebesar 3 persen tidak akan mudah dicapai. Alternatif kedua, guna menurunkan biaya logistik, nanti ada pula kebijakan pemberian subsidi untuk distribusi barang via laut.
Saat ini industri logistik di area urban dihadapkan beragam masalah pelik, antara lain berupa terbatasnya area, kemacetan yang akut, kompetisi pemakaian ruang antara angkutan penumpang dan barang, serta terbatasnya fasilitas untuk konsolidasi dan dekonsolidasi barang Ihwal kemacetan, truk pengangkut logistik dianggap sebagai penyumbang 25-30% kemacetan. Sedangkan adanya zona parkir dan bongkar muat barang yang memotong badan jalan juga menjadi momok tambahan penyebab kemacetan. Rumitnya mengatasi kemacetan, setidaknya, disebabkan oleh tiga hal. Pertama, buruknya tingkat pengawasan pemerintah atas tata ruang perkotaan. Kedua, sentralisasi kegiatan perekonomian yang ada di perkotaan. Dan ketiga, buruknya manajemen transportasi darat sehingga menyebabkan kemacetan. Padahal, kemacetan berkorelasi dengan biaya, yang ujung-ujungnya mengakibatkan tingginya biaya logistik. Menurunkan biaya logistik secara bertahap dan konsisten adalah tantangan nyata bagi pemerintah kota, termasuk Kota Jakarta.
Nah persoalannya, mewujudkan sistem tranportasi yang “ramah” terhadap bisnis logistik tidaklah mudah. Karena itulah konsep urban logistics sangat relevan untuk mulai diperhatikan dengan serius. Pada rubrik interview kali ini, Airmagz menampilkan Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk menjelaskan seputar langkahlangkah yang diambil pemerintah terkait dengan urban logistics. Berikut ini petikan wawancaranya via telepon seluler beberapa waktu lalu. Saat ini seberapa penting urban logistics harus diperhatikan? K a m i m e l i h a t ke m a c e t a n l a l u lintas di Jabodetabek sudah pada taraf memprihatinkan. Kerugian kemacetan mencapai sekitar 100 triliun per tahun untuk Jabodetabek. Sedangkan kerugian dari kemacetan di Jakarta mencapai 67,5 triliun per tahun. K a r e n a i t u , k a m i a k a n m e n g a t u r perjalanan orang dan perjalanan barang. Selama ini kan yang diatur hanya perjalanan orang saja, tapi perjalanan barang tidak pernah diatur. Sebab, kemacetan ini bukan semata-mata karena perjalanan orang saja, tapi juga akibat dari perjalanan barang. Pihak yang bakal terkena pembatasan adalah perusahaan pengiriman barang. Perusahaan berskala besar atau yang kecil? Kami tidak bicara pembatasan. Sebab, kalau bicara pembatasan seolah-olah ada hak yang dirampas. Jadi kami bicara pengaturan. Kita kan selama ini menggunakan road base untuk distribusi logistik. Nah hal itu harus pindahkan. Kalau kita bisa memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, maka hal yang sama bisa diterapkan pada pergerakan barang. Di Surabaya, walikotanya merencanakan jalan tol gratis untuk truk-truk pengangkut barang agar harga barang jadi murah. Di Jabodetabek bisa diterapkan hal yang sama? Kami akan menurunkan biaya logistik dari 27 persen ke 20 persen di tahun 2019. Jadi ada penurunan sekitar 7 persen. Nah, dari 7 persen tadi, 4 persen disumbang dari transportasi laut, sedangkan 3 persennya dari transportasi darat. Saya khawatir, penurunan 3 persen tadi sulit dicapai kalau kita tidak mengatur pengiriman logistik dengan transportasi darat karena intermoda kita tidak terlayani dengan baik. Contoh sederhananya , pelabuhanpelabuhan kita kan masih belum terintegrasi dengan kereta api. Itu merupakan indikasi bahwa penurunan biaya logistik sebesar 3 persen tidak akan mudah dicapai. Alternatif kedua, guna menurunkan biaya logistik, nanti ada pula kebijakan pemberian subsidi untuk distribusi barang via laut.
Komentar
Posting Komentar